Talkshow Forwot & Majalah Cars: “Public & Private Transportation”

IMG_8171

5 Maret 2013. Mengatasi kemacetan merupakan salah satu tugas berat yang menjadi beban Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Pertambahan jumlah kendaraan baik di Jakarta maupun dari wilayah sekitar Jakarta seperti Depok, Bekasi dan Tangerang tak sepadan dengan pertumbuhan infrastruktur jalan di DKI Jakarta. Sumber dari Pemrov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya menyebutkan jumlah kendaraan roda empat di wilayah Jakarta mencapai 2.541.351 unit, sedangkan kendaraan roda dua mencapai 9.861.451 unit atau mengalami peningkatan 11% dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan jumlah kendaraan ini tak sebanding dengan pertumbuhan panjang ruas jalan di DKI Jakarta yang hanya 0.01% setiap tahun. Akibatnya kemacetan seolah menjadi hal lumrah di Jakarta. Berbagai solusi ditawarkan pemerintah DKI baik yang sudah berjalan maupun yang merupakan wacana. Mulai dari pengadaan busway dan penerapan kawasan Three in One, penerapan nomor ganjil dan genap serta kenaikan tariff parkir hingga rencana pembangunan monorail dan subway.

Dengan segudang rencana tersebut, Pemprov DKI Jakarta menawaran perbaikan layanan angkutan massal dan membangun transportasi publik yang terintegrasi antar moda transportasi. Namun disisi lain solusi anti macet ini akan berdampak pula pada penjualan kendaraan bermotor. Padahal Jakarta adalah pasar paling pontesial.

Untuk lebih mendalami hal tersebut, Majalah CARS bekerjasama dengan Forum Wartawan Otomotif (Forwot) dan didukung PT Tata Motors Indonesia dan partner lainnya menggadakan talkshow CARS Executive Forum di Hotel Gran Melia, Jakarta, Senin malam (4/3). Acara ini di hadiri para petinggi Agen Pemegang Merek, pejabat pemerintah, Industri pendukung otomotif dan wartawan.

IMG_8146

Gubernur Jokowi yang awalnya berkenan menjadi pembicara, tiba-tiba jadwalnya berubah pada menit-menit akhir. Sebagai gantinya Jokowi memerintahkan Deputi Gubernur bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi, Prof. Soetanto Soehodo untuk mewakilinya.

Dari pihak industri otomotif diwakili Johanes Nangoi, Ketua II Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia). Menurut Soetanto, tranportasi publik dan pribadi sebenarnya tidak bisa dipertentangkan. Karena sebenarnya saling melengkapi. Beliau mencontohkan di Jepang. Jika harus berpergian dengan jadwal yang padat, Masyarakat di sana memilih angkutan umum yang memang sudah terkenal tepat waktu. Sebaliknya, jika ingin bersenang-senang, mereka memakai kendaraan pribadi.

“Namun di Indonesia hal itu masih sulit dilakukan. Apalagi dengan serbuan sepeda motor,” katanya.

Di Indonesia masalah utama transportasi publik adalah keterjangkauan dari segi biaya, bukan kenyamanan. Saat ini transportasi public cenderung mahal, tidak nyaman dan lama, sementara motor biaya operasional hariannya jauh lebih lebih murah. Selain masalah keterjangkauan harga, problem lain adalah road ratio yang sangat kecil dan kapasitas transportasi public yang kurang. Karena itu, tegas Soetanto, apapun pilihan jenis MRT, jika ongkos mahal, maka akan ditinggalkan masyarakat dan tetap kembali ke sepeda motor. Karena itu perlu dukungan political will yang solid.

“Membangun MRT kan tidak seperti membalik tangan. Selama menunggu pembangunannnya tuntas, infrastruktur jalan yang ada di optimalkan. Oleh karena muncul traffic management, termasuk didalamnya penerapan program plat nomer ganjil genap,” terang Soetanto.

Lebih lanjut Soetanto, mengatakan, pada saat MRT sudah beroperasi, traffic management sukses, namun membangun infrastruktur jalan baru tidak bisa ditinggalkan. Meskipun dihadang situasi jalanan macet yang pelik, Pemerintah tidak berencana membatasi kepemilikan mobil. “Yang akan dilakukan adalah membatasi penggunaannya,” tegas Soetanto.

Sementara Johannes Nangoi, menuturkan, pertumbuhan ekonomi membuat orang membeli mobil. “Jadi hal itu tidak bisa dicegah. Selama kebutuhan terhadap mobil pribadi tetap tinggi, pabrikan tidak akan pernah berhenti memproduksi dan menjual mobil. Yang bisa dilakukan adalah mengarahkan ke mobil-mobil yang lebih kecil,” ungkapnya

Apalagi diakui Soetanto, Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta banyak disumbangkan pajak-pajak kendaraan bermotor. Data yang dirilis Johanes Nanggoi, tahun lalu DKI Jakarta menyerap 23% dari total penjualan mobil nasional yang mencapai 1.1 juta unit.

Namun dibandingkan 2008 terjadi penurunan. Saat itu Jakarta menyerap 30% total nasional. “Ini menandakan pertumbuhan ekonomi di daerah juga cukup pesat dan banyak kota-kota kini lebih macet dari sebelumnya,” tambah Johanes. Setelah transportasi umum tersedia, tugas pemerintah belum selesai. Tapi harus merebut hati konsumen untuk menggunakan tranportasi publik. Karena menggunakan tranportasi publik atau pribadi adalah sebuah pilihan.

Leave a Reply