Hentikan Kebijakan Diskriminasi Sepeda Motor!

Sumber foto: facebook/RSA

14 Agustus 2010. Niat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Kepolisian Daerah Metro Jaya membatasi sepeda motor pada waktu dan ruas jalan tertentu, tidak akan menuntaskan karut marutnya  kemacetan lalu lintas Jakarta. Tingginya jumlah kendaraan pribadi dibandingkan angkutan umum salah satu pemicu keruwetan lalu lintas jalan di Jakarta.

Kontribusi infrastruktur jalan yang pertumbuhannya kurang dari 1% per tahun, tidak layak sebagai alasan problema kemacetan yang menimbulkan kerugian hampir Rp 17 triliun per tahun. Jumlah kendaraan pribadi yakni 7,5 juta sepeda motor dan 2 juta mobil  pribadi dan jumlah tersebut terus bertambah setiap hari. Warga Jakarta dan sekitarnya harus rela memanfaatkan kendaraan pribadi tersebut  sebagai alat transportasi utama karena dinilai efisien dan efektif meskipun harus dengan cara kredit sekalipun.

Padahal akar persoalan terletak pada kualitas layanan angkutan umum  yang tidak nyaman, aman, dan mahal. Alternatif pun jatuh pada sepeda motor yang mampu memotong waktu tempuh hingga 50%.

Segmen masyarakat menengah bawah menempatkan sepeda motor menjadi  andalan agar bisa tepat waktu ke tempat kerja. Ratusan ribu para pekerja tersebut di antaranya berkutat di tengah kota Jakarta sebagai  urat nadi perekonomian. Karena itu, pembatasan sepeda motor di Jakarta menjadi tidak efektif bahkan kontraproduktif bagi perputaran dunia usaha, produktivitas karyawan  terancam menurun karena terlambat masuk kerja, tersendatnya pengiriman barang dan pengeluaran untuk biaya transport akan semakin bertambah.

Sumber foto: facebook/RSA

“Kami Road Safety Association (RSA) mendesak kepada pemerintah pusat cq kementerian perhubungan meningkatkan sinergi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan sistem transportasi massal umum yang aman, nyaman, terjangkau dan tepat waktu secara akses dan finansial” ujar Ketua RSA Rio Octaviano, di Jakarta, Kamis (12/8). Pilihan moda  transportasi yang harus dimaksimalkan antara lain Trans Jakarta, subway, monorel dan sekaligus angkutan pengumpan (feeder).

RSA mendesak solusi terhadap akar permasalahan yaitu perwujudan transportasi umum sebagai prioritas utama saat ini, bukan diskriminasi terhadap pengguna sepeda motor.

Guna menyampaikan aspirasi, segenap pengurus dan relawan serta  jaringan RSA (Road Safety Association) berniat akan menggelar Aksi Damai dengan tema HENTIKAN KEBIJAKAN DISKRIMINASI PENGGUNA SEPEDA MOTOR & TINGKATKAN KUALITAS TRANSPORTASI PUBLIK YANG AMAN, NYAMAN, TERJANGKAU DAN TEPAT WAKTU pada akhir Agustus 2010 yang akan melibatkan massa dari anggota kelompok sepeda motor.

Sumber Artikel: Siaran Pers RSA (foto facebook/RSA)

6 thoughts on “Hentikan Kebijakan Diskriminasi Sepeda Motor!

  1. STUJU!!!!!!

    slama biaya transportasi umum msh mahal,jgn harap pngendara mtor/mbil mmilih angkutan umum…….

  2. Bener nih, yg bikin policy ga ngerti masalah langsung nyalahin bikers. Kenapa ga bikin peraturan mobil dilarang pd jam2 tertentu…pasti ga macet tuh.

  3. sebenarnya motor merupakan alat transportasi yg cukup murah dipakai untuk bepergian ato bekerja, dan juga irit thdp pemakaian BBM, jika kita bandingkan dgn menggunakan kendaraan umum, slaen cost yg dikeluarkan tmbh bnyk jg pusing krn mikirin kemacetan yg mjd rutinitas shari2.

  4. SETUJU !!!!

    Motor adalah akibat bukan penyebab…klo sarana transport baik pasti semuanya lancar…

  5. […] pernah di muat oleh SL.com, sebut saja ajakan aksi damai RSA (Road Safety Association) pada bulan Agustus 2010, dan juga bulan Mei 2010 yang lalu. Bahkan ada banyak lagi artikel-artikel ajakan yang lain, baik  […]

Leave a Reply